Logo Placement

Sebagaimana dimaklumi bahwa UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya di sebut UU PPTPPU) telah disahkan dan mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2010. UU PPTPPU ini antara lain disusun berdasarkan realitas (yuridis), bahwa pencegahan dan pemberantasan TPPU memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Dengan landasan hukum yang kuat, maka harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh para pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita dan dirampas sehingga dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas.

Selain itu, UU PPTPPU juga dibentuk dengan memperhatikan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional yang telah berkembang dan berubah (sosiologis). Revisi atas UU TPPU dilakukan untuk memastikan, bahwa regulasi yang ada dapat efektif dalam membantu mewujudkan stabilitas perekonomian dan menjaga integritas lembaga keuangan serta mampu mendukung upaya penegakan hukum.

Dalam makalah ini akan diulas mengenai pelaksanaan UU PPTPPU dalam kaitan dengan kegiatan pengaturan dan pengawasan PVA Bukan Bank.

II.  PEMBAHASAN  

A. Rezim Anti Pencucian Uang

Secara konsep, pendekatan rezim anti pencucian uang adalah mengejar uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan (follow the money), dengan alasan. Pertama, bila mengejar pelakuknya relatif lebih sulit dan beresiko. Kedua, bila dibandingkan dengan mengejar pelaku akan lebih mudah dengan mengejar hasil dari kejahatan, Ketiga, hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri (live bloods of the crime). Bila hasil kejahatan ini dikejar dan disita untuk negara dengan sendirinya akan mengurangi tindak kejahatan itu sendiri.

Secara sederhana pencucian uang merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh criminal organization, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotika, kejahatankehutanan, kejahatan lingkungan hidup dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan,menyamarkan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.

Adapun yang melatarbelakangi para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan proceeds of crime, memisahkan proceeds of crime dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah.

Proses pencucian uang dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni placement, layering dan integration.

a. Placement merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan misalnya traveller cheques yang selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain.

b. Layering, diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/menyembunyikan sumber uang “haram” tersebut. Layering dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

c. Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu ’legitimate explanation' bagi hasil kejahatan. Disini uang yang ‘dicuci’ melalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-laundry. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi keuangan dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

Kesuksesan pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia, tidak tergantung semata kepada PPATK namun akan berjalan secara efektif bila aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Bea dan Cukai, para regulator seperti Bank Indonesia, Bapepam-LK serta Penyedia Jasa Keuangan (PJK) seperti industri perbankan, PVA, asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, perusahaan efek, pengelola reksadana, media massa dan masyarakat bekerjasama dan memberikan kontribusi yang positif bagi tegaknya rezim anti pencucian uang di Indonesia.

B. Ruang Lingkup Perubahan UU PPTPPU

UU PP TPPU mengatur hal-hal baru dengan lingkup atau materi muatan yang diatur antara lain:

a. Penyempurnaan kriminalisasi perbuatan pencucian uang.

b. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif, dimana sanksi pidana dijatuhkan berupa pidana penjara kumulatif dengan pidana denda. Khusus bagi korporasi, selain pidana pokok berupa denda, dapat dijatuhkan pidana tambahan. Apabila Pihak Pelapor tidak menyampaikan laporan ke PPATK akan dikenakan sanksi administratif oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur. PPATK dapat memberikan sanksi administratif dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur belum dibentuk.

c. Pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa atau Customer DueDelligence (CDD). Dalam UU ditentukan, bahwa ketentuan mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur, namun dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, maka ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dan dilakukan oleh PPATK;

d. Perluasan Pihak Pelapor, dimana pihak pelapor meliputi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan/atau Jasa lainnya (PBJ);

e. Perluasan pelaporan oleh PJK, dimana selain pelaporan LTKM dan LTKT, PJK juga wajib melaporkan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;

f. Penataan mengenai pengawasan kepatuhan, dimana pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK. Namun dalam hal pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan tidak dilakukan atau belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK;

g. Pemberian kewenangan kepada PJK untuk menunda transaksi, paling lama 5 (lima) hari kerja karena Pengguna Jasa melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana, atau diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;

h. Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi

C. Tugas dan Wewenang PPATK

Dalam ketentuan Pasal 39 UU PPTPPU dijelaskan bahwa PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas TPPU. Dalam melaksanakan tugas tersebut, PPATK mempunyai fungsi antara lain melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pihak Pelapor dengan kewenangan seperti: menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor, menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang, melakukan audit kepatuhan atau audit khusus, menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan kepada Pihak Pelapor, memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan, merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut ijin usaha pihak pelapor, dan menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

D. Pelaporan PVA dan Statistik

Dalam melaksanakan tugasnya selama ini, PPATK banyak dibantu oleh PJK, yang sesuai UU PPTPPU mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) senilai Rp. 500.000.000,- atau lebih serta Laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri dalam hal dan menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang serta peraturan yang berlaku.

Berdasarkan data statistik pelaporan yang ada di PPATK, Kepatuhan PJK dalam menyampaikan LTKM dan LTKT kepada PPATK terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Meningkatnya komitmen dan kemampuan PJK dalam mendeteksi setiap transaksi keuangan yang mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK tentu saja patut untuk diapresiasi. Namun dari hasil audit yang telah dilakukan oleh PPATK, masih ditemukan adanya PJK PVA yang masih belum memiliki tingkat kepatuhan yang baik. Hal ini terlihat dari hasil audit kepatuhan yang telah dilakukan PPATK periode tahun 2007 sampai dengan November 2010 dengan rincian:

Terkait dengan pelaporan oleh PJK PVA, jumlah LTKM yang disampaikan PJK PVA kepada PPATK telah meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir. Rincian jumlah PVA pelapor dan LTKM yang telah diterima oleh PPATK dari PVA sebagaimana tercantum dalam table di bawah ini :

Sedangkan jumlah statistik Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) yang diterima oleh PPATK dari PVA sampai dengan November 2010 adalah total sebesar 9.587 laporan dari 95 PVA. Meskipun jumlah angka pelaporan LTKM dari PVA terus meningkat namun hal ini belum diikuti dengan peningkatan dari sisi kualitas pelaporan. Berdasarkan fakta tersebut maka perlu adanya edukasi, pembinaan, dan pengawasan secara lebih intensif terhadap PVA.

E. Lembaga Pengawas dan Pengatur dan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

UU PPTPPU mendefinisikan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor (Vide Pasal 1 angka 17).

Ketentuan terkait dengan prinsip mengenali Pengguna Jasa di atur secara khusus dalam Pasal 18 s/d 22 UU PPTPPU. Dalam Pasal 18 UU PPTPPU di atur mengenai LPP dalam kaitan dengan prinsip mengenali Pengguna Jasa yaitu:

a. LPP menetapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa

b. Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap LPP minimal dengan mengacu pada indiaktor yang telah ditetapkan UU PP TPPU.

c. LPP wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa

d. Dalam hal belum terdapat LPP, ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasanya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dilakukan pada saat (vide Pasal 18 ayat (3) ):

• melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;

• terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

• terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau

• Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Sesuai Pasal 18 ayat (5) UU PPTPPU, prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat:

a. identifikasi Pengguna Jasa;

b. verifikasi Pengguna Jasa; dan

c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Prinsip Mengenal Nasabah/KYC/CDD adalah prinsip yang diterapkan oleh PJK untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan kepada PPATK. Prinsip KYC/penerapan CDD pada dasarnya bertujuan untuk:

1. Membantu PJK agar dapat mendeteksi sesegera mungkin setiap aktivitas yang mencurigakan yang dilakukan nasabah.

2. Menegakkan prinsip kehati-hatian.

3. Mengurangi risiko dimanfaatkannya bank sebagai sarana untuk melakukan aktivitas kejahatan

4. Melindungi reputasi PJK.

Dengan kata lain, Penerapan KYC/CDD di PJK merupakan salah satu pondasi dasar dalam mendukung efektifitas penerapan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia khususnya dalam mendeteksi adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan di PJK.

Bank Indonesia (BI) selaku regulator dan pengawas dari industri PVA telah mengeluarkan peraturan terkait dengan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa khusus untuk PVA Bukan Bank yaitu Peraturan Bank Indonesia No 12/3/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada PVA Bukan Bank/PBI APU dan PPT.

Selanjutnya telah diterbitkan pula Surat Edaran (SE) terkait dengan PBI APU dan PPT dimaksud yaitu SE No.12/10/DPM Tahun 2010. Ruang lingkup dalam PBI ini telah menyesuaikan dengan ketentuan standard internasional yang berlaku. Dalam PBI ini dipergunakan istilah baru yaitu Customer Due Dilligence (CDD) dalam KYC untuk identifikasi, verifikasi dan pemantauan nasabah.

F. Penundaan Transaksi oleh PVA

Sesuai dengan Pasal 26 UU PPTPPU, PJK dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan. Penundaan Transaksi dilakukan dalam hal Pengguna Jasa:

a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;

b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; atau

c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

Dengan adanya pengaturan ini, maka peran PJK khususnya PVA dapat lebih efektif dalam membantu mencegah terjadinya proses pencucian uang khususnya dalam mengantisipasi adanya transaksi jual beli valas yang menggunakan Harta Kekayan yang berasal dari hasil tindak pidana dan/atau menggunakan Dokumen palsu. Namun demikian, PVA perlu menyiapkan prosedur dan indikator-indikator transaksi yang memungkinkan PVA melakukan penundaan transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G. Pengawasan Kepatuhan

Berdasarkan Pasal 31 UU PPTPPU, Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor dilakukan oleh LPP dan/atau PPATK. Saat ini yang menjalankan fungsi LPP terhadap PVA dilakukan oleh BI. Hal ini memberikan dampak terhadap beralihnya pengawasan kepatuhan yang semula dilakukan oleh PPATK menjadi dilakukan oleh BI.

Dengan demikian maka BI selaku LPP dari PVA memiliki tugas baru yaitu melakukan pengawasan kepatuhan secara menyeluruh terhadap PJK PVA untuk memastikan kepatuhan PVA atas kewajiban pelaporan menurut UU PPTPPU dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit Kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan dan mengenakan sanksi (vide Pasal 1 angka 18).

UU PPTPPU mengatur pula bahwa terdapat hal-hal yang wajib dilakukan BI terkait dengan pelaksanaan pengawasan kepatuhan yaitu:

a. menyusun tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan sesuai dengan kewenangannya (vide Pasal 31 ayat (4));

b. menyampaikan hasil pelaksanaan pengawasan kepatuhan kepada PPATK (vide Pasal 31 ayat (3));

c. menyampaikan temuan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang tidak dilaporkan oleh PVA lepada PPATK (vide Pasal 32);

d. memberitahukan kepada PPATK setiap kegiatan atau transaksi pihak pelapor yang diketahuinya atau patut diduganya dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan melakukan TPPU (Pasal 33).

H. Permasalahan Terkait PVA Bukan Bank

1. Penggunaan PVA oleh sebagai salah satu tempat untuk memfasilitasi proses TPPU antara lain terlihat dari hasil riset PPATK periode tahun 2009 dimana teridentifikasi kasus terkait dengan beberapa kasus yang melibatkan PVA sebagai berikut:

a. PVA yang memberikan fasilitas transfer dari dan atau ke luar negeri (kegiatan usaha pengiriman uang/KUPU) kepada nasabah tanpa memiliki ijin untuk melakukan kegiatan KUPU dari Bank Indonesia .

Kasus : Penggunaan rekening TKI di Luar Negeri untuk transaksi narkotika melalui Pedagang Valuta Asing (PVA) dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU)

 Para pelaku menggunakan PVA dan jasa pengiriman uang baik yang ada di luar negeri maupun dalam negeri yang diduga dimiliki oleh sindikasi. Proses diawali dengan adanya setoran dana oleh TKI-TKI di luar negeri untuk keluarga di dalam negeri. KUPU/PVA di luar negeri mengirimkan Email/surat ke

KUPU/PVA dalam negeri yang berisi daftar nama dan nominal penerimaan kiriman dana dari luar negeri, sedangkan uang tidak dikirim. Disamping itu, sindikat di luar negeri diduga juga menginstruksikan ke sindikat dalam negeri untuk menyetorkan sejumlah uang (hasil psikotropika) ke PVA/KUPU dalam negeri (PVA/KUPU B). Dana tersebut oleh KUPU B dikirimkan ke keluarga TKI di Indonesia. Dana dari TKI di Hong Kong tetap berada di Hong Kong dan diserahkan kepada sindikat dari para pelaku tindak pidana yang berdomisili di Hong Kong. Dengan demikian tidak terdeteksi adanya aliran dana keluar/masuk ke/dari luar negeri. Dana dari hasil tindak pidana telah berhasil ”dicuci” dan seolah-olah telah bersih karena dikirimkan ke rekening pihak penerima dana di negara setempat. Pihak penerima dana tersebut tidak menyadari bahwa sebenarnya uang yang dikirimkan dari penyelenggara KUPU adalah uang dari setoran para pelaku tindak pidana.

Dari hasil analisis rekening C teridentifikasi bahwa rekening tersebut pernah menerima aliran dana dalam jumlah total besar (sekitar Rp 40 M) dari 3 (tiga) bandar psikotropika (D,E dan F) yang selanjutnya dana tersebut selalu dikirimkan kembali ke banyak rekening pihak lain di duga sebagai rekening sanak keluarga para TKI di Hong Kong.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya modus tindak pidana di atas:

1. Melakukan kegiatan usaha pengiriman uang relatif mudah.

2.   Belum adanya mekanisme pengawasan yang efektif atas perijinan PVA yang melakukan KUPU.

3.   Meminimalisir pendeteksian hasil tindak pidana dengan menyalahgunakan transaksi legal yang dilakukan oleh nasabah.

4.   Pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa belum secara efektif diterapkan oleh seluruh PVA

b.   Penggunaan PVA untuk memfasilitasi TPPU dengan TP Asal Penggelapan dan Korupsi.

Dana hasil penggelapan dan korupsi ditransfer ke rekening PVA dalam rangka mempermudah pembawaan dana dan mempersulit pelacakan pihak yang terlibat langsung dengan TP dimaksud mengingat belum efektifnya pelaksanaan prinsip mengenal pengguna jasa, digunakannya identitas palsu serta penggunaan pihak ketiga dalam penarikan dana.

• Tindak Pidana Korupsi/Penyuapan.

X seorang anggota DPR beberapa kali melakukan penarikan dana dalam valuta asing pada PVA ABC dimana sumber dana berasal dari transfer yang dilakukan oleh pengusaha. Penarikan dana beberapa kali dilakukan oleh pihak ketiga yang merupakan kuasa dari X. Mekanisme ini dilakukan untuk mempersulit penelusuran asal dana yang mengkaitkan X dengan tindak pidana. Pengusaha tersebut diduga melakukan penyuapan.

• Tindak Pidana Penggelapan

Y seorang pegawai pada Bank ABC melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara mengambil dana beberapa nasabah pada hari yang sama dengan total jumlah Rp 20 Milyar melalui transfer ke rekening salah satu pengurus PVA XYZ. Selanjutnya pada hari yang sama dana tersebut di ambil secara tunai dalam bentuk valuta asing (USD 2.000.000) di kantor PVA XYZ. Status Y terakhir adalah DPO.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya modus tindak pidana di atas:

II. PENUTUP

Dengan diberlakukannya UU PPTPU maka BI yang saat ini menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap PJK berbentuk PVA memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam konteks penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasan kepatuhan terkait pelaporan PVA kepada PPATK. Keberhasilan BI dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap PVA tentunya dapat memberikan dampak yang positif terhadap penerapan rezim anti pencucian uang di Indonesia.

Sehubungan dengan implementasi UU PPTPPU dan guna mendukung tugas BI selaku LPP terhadap PVA agar dapat berjalan dengan efektif, berikut disampaikan beberapa rekomendasi :

1. Meningkatkan koordinasi termasuk tukar menukar informasi antara BI sebagai LPP dari PVA Non Bank dan PPATK dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan UU PP TPPU. Hal ini sangat diperlukan mengingat adanya pemindahan kewenangan pelaksanaan pengawasan kepatuhan PVA yang semula dilakukan oleh PPATK kepada LPP dalam hal ini BI antara lain terkait dengan:

• Dari sisi BI : hasil pengawasan terhadap PVA antara lain hasil audit Kepatuhan yang dilakukan oleh BI termasuk uji petik transaksi yang wajib dilaporkan oleh PVA;

• Dari sisi PPATK sebagai pihak yang menerima dan menganalisis laporan: penilaian kepatuhan PVA dalam pelaporan antara lain statistik, kualitas pelaporan, dan pemenuhan permintaan PPATK.

2. BI lebih meningkatkan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan PVA secara komprehensif antara lain terkait dengan perijinan bagi PVA yang melakukan kegiatan usaha pengiriman uang.

3. BI diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara pengawas PVA, pengawas KUPU dan pihak yang melakukan pengawasan terhadap perbankan khususnya terkait dengan hasil pengawasan nasabah bank yang terindikasi melakukan usaha PVA dan kegiatan usaha pengiriman uang tanpa memiliki ijin resmi.

4. BI diharapkan dapat mengintensifkan edukasi (pelatihan/training) dan pembinaan terhadap petugas PVA terkait dengan penerapan UU PP TPPU antara lain penerapan prinsip pengguna jasa dan pelaporan LTKM/LTKT/Transfer Dana.

5. Mengharmonisasikan ketentuan yang terdapat dalam UU PPTPPU dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BI khususnya terkait dengan PVA.

Oleh: Dr. Yunus Husein, SH, LLM (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)) yang dikutip dari Buletin Hukum Bank Indonesia.

| More...