Logo Placement

No. 13/ 4 /DPM

Jakarta, 4 Februari 2011

SURAT EDARAN

Perihal : Biaya Laporan Harian Bank Umum

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor
13/ 8 /PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5194) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
13/ 3 /DPM tanggal 4 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum, perlu
untuk mengatur kembali ketentuan tentang biaya Laporan Harian Bank Umum
dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. Bank Pelapor
1. Bank Indonesia menyediakan hak akses berupa user id atas sistem
Laporan Harian Bank Umum (LHBU) di Bank Indonesia dalam jumlah
tertentu kepada setiap Bank Pelapor tanpa dikenakan biaya, baik berupa
biaya lisensi maupun biaya pemeliharaan.
2. Dalam hal Bank Pelapor menambah hak akses sistem LHBU, Bank
Pelapor dikenakan biaya lisensi dan biaya pemeliharaan sistem LHBU
yang diatur sebagai berikut:
a. Biaya lisensi sebesar USD1,500 (seribu lima ratus US Dollar)
dikenakan 1 (satu) kali selama menggunakan hak akses sistem
LHBU, untuk setiap tambahan hak akses.
b. Biaya pemeliharaan sistem LHBU sebesar USD300 (tiga ratus US
Dollar) dikenakan setiap tahun, untuk setiap tambahan hak akses.
c. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
dilakukan dalam ekuivalen mata uang rupiah dengan menggunakan
kurs transaksi jual Bank Indonesia pada tanggal pembayaran biaya.
d. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
dilakukan dengan mendebet rekening giro rupiah Bank Pelapor pada
Bank Indonesia.
e. Dalam rangka pendebetan rekening giro rupiah Bank Pelapor
sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Bank Pelapor memberikan
surat kuasa pendebetan kepada Bank Indonesia c.q. Unit Khusus
Manajemen Informasi, sebagaimana contoh dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank
Indonesia ini .

II. Pelanggan LHBU
Dalam rangka memperoleh informasi LHBU, Pelanggan LHBU dikenakan
biaya lisensi, biaya pemeliharaan sistem LHBU, dan biaya perolehan
informasi LHBU yang diatur sebagai berikut:
1. Biaya lisensi untuk pertama kali memperoleh hak akses dikenakan 1
(satu) kali sebesar USD1,500 (seribu lima ratus US Dollar) yang berlaku
selama menggunakan informasi LHBU.
2. Setiap tambahan hak akses, dikenakan biaya lisensi sebesar USD1,500
(seribu lima ratus US Dollar) yang berlaku selama menggunakan hak
akses.
3. Pembayaran biaya lisensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan
angka 2 dilakukan dengan cara transfer melalui Bank umum dan harus
sudah diterima oleh Bank Indonesia pada saat Perjanjian Penggunaan
LHBU terkait ditandatangani.
4. Biaya pemeliharaan sistem LHBU sebesar USD300 (tiga ratus US
Dollar) setahun untuk setiap hak akses atau setiap tambahan hak akses.
5. Pembayaran biaya pemeliharaan sistem LHBU untuk setiap hak akses
atau setiap tambahan hak akses sebagaimana dimaksud pada angka 4,
dilakukan dengan cara transfer melalui Bank umum dan harus sudah
diterima oleh Bank Indonesia pada saat Perjanjian Penggunaan LHBU
terkait ditandatangani.
6. Biaya perolehan informasi LHBU sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta
rupiah) sebulan untuk setiap hak akses, dan diterima Bank Indonesia
paling lambat tanggal 5 pada bulan yang bersangkutan.
7. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan
angka 4 dilakukan dalam ekuivalen mata uang rupiah dengan
menggunakan kurs transaksi jual Bank Indonesia pada tanggal
pembayaran dilakukan.
8. Tata cara pembayaran biaya lisensi, biaya pemeliharaan sistem LHBU,
dan biaya untuk memperoleh informasi LHBU diatur dalam Perjanjian
Penggunaan LHBU.

III. Ketentuan Peralihan
Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, Perjanjian Penggunaan
PIPU yang telah ada sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini,
dinyatakan masih tetap berlaku dan diperlakukan sebagai Perjanjian
Penggunaan LHBU sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian
yang bersangkutan.

IV. Penutup
Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank
Indonesia Nomor 9/3/DPM tanggal 5 Maret 2007 perihal Biaya Laporan
Harian Bank Umum dan Biaya Pusat Informasi Pasar Uang, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada
tanggal 7 Februari 2011
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat
Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
HENDAR
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

| More...